NIB  atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission).  dan Penerbitan NIB juga  melalui OSS  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Menurut Bapak Yuson Lawupa Malvi sekcam Kecamatan Sangkapura, Sebenaranya Pengurusan NIB secara online sudah ada 2 tahun yang lalu hanya saja baru sekarang mulai diaplikasikan di Bawean. melalui aplikasi OSS.com pemerintah mengupayakan mempermudah pengurusan NIB dan memangkas banyaknya Birokrasi yang dilalui.

Peserta Pelatihan Pengurusan NIB secara Online ini dihadiri oleh perwakilan Perangkat Desa se-Kecamatan sangkapura, dan diharapkan nanti juga menularkan ilmu tersebut kepada perangkat lain di desanya masing-masing untuk membantu masyarakat yang ingin membuat NIB.

Bapak Sekcam mewanti-wanti agar dalam pembuatan NIB ini tidak menarik bayaran, karena ini merupakan program pemerintah pusat untuk memangkas birokrasi dan tidak dipungut biaya sepersenpun. apalagi kita sebagai pegawai pemerintah, maka ini nanti bisa menjadi pungli, jika ada biaya pembuatan NIB. kecuali mereka yang bukan pegawai pemerintah seperti Notaris dan lainnya.

Syarat membuat NIB ini cukup mudah bagi pelaku UMKM, diataranya; Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, Nomor Whatsapp, email dan punya Usaha.  selanjutnya mendaftar di website https://oss.go.id/ dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. namun dalam pendaftaran, disarankan untuk di dampingi  oleh mereka yang sudah mendapatkan pelatihan, agar tidak salah langkah.

Dalam pemaparan Bapak Kemas Saiful Rizal Kasi Kecamatan Sangkapura, setidaknya ada 3 hal perlunya kita memiliki NIB, diantaranya;

1. Kepastian Hukum dan Perlindungan

Nomor Induk Berusaha merupakan pengakuan Pemerintah bagi Pelaku usaha yang nomor induknya terintegrasi secara nasional, dan memilik hak serta kewajiban akan kepastian Hukum dan perlindungan yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM

2. Akses Permodalan

Kedepan, akses permodalan seperti peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lainnya, bisa jadi dibutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat peminjaman modal. walaupun sementara ini masih belum di laksanakan, tapi kita sudah sedia lebih awal.

3. Stimulus Bantuan

Bantuan permodalan dari Hibah daerah untuk Kelompok, juga dibutuhkan NIB sebagai salah satu syarat lolosnya pengajuan  Hibah Daerah.

4. Izin Dasar dalam urusan yang lain. 

Bagi Pelaku Usaha UMKM yang bergerak dibidang olahan Makanan dan minuman, NIB menjadi syarat paling dasar untuk mengurus perizinan yang lainnya, seperti mengurus Nomor izin Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT), sertifikat  Halal dan lainnya.